JAKARTA - Pemerintah menegaskan pembangunan infrastruktur akan kembali menjadi fokus utama pada 2026. Setelah banyak pemangkasan anggaran di 2025, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat pagu resmi sebesar Rp118,5 triliun.
Jumlah ini mengalami penambahan signifikan Rp47,64 triliun dari pagu indikatif TA 2026 sebesar Rp70,86 triliun. Penambahan dialokasikan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti swasembada pangan, Inpres Jalan Daerah (IJD), dan Sekolah Rakyat (SR).
Penetapan anggaran dilakukan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian PU dan mitra kerja di Gedung DPR, Senayan, Senin, 15 September 2025.
Alokasi Anggaran Tiap Unit Kementerian PU
Menteri PU, Dody Hanggodo, menekankan alokasi anggaran diarahkan secara strategis untuk pembangunan infrastruktur berkualitas. Tujuannya mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, ketahanan pangan, dan kualitas hidup masyarakat.
Pagu 2026 sebesar Rp118,5 triliun dibagi untuk berbagai unit, antara lain:
Sekretariat Jenderal: Rp576,85 miliar
Inspektorat Jenderal: Rp107,81 miliar
Ditjen Sumber Daya Air: Rp34,73 triliun
Ditjen Bina Marga: Rp45,61 triliun
Ditjen Cipta Karya: Rp12,03 triliun
Ditjen Prasarana Strategis: Rp24,10 triliun
Unit lainnya menerima alokasi: Ditjen Bina Konstruksi Rp599,03 miliar, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Rp147,13 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rp172,93 miliar, dan BPSDM Rp403,93 miliar.
Program Kerja Prioritas 2026
Tahun depan, Kementerian PU menargetkan pembangunan 15.851 hektare jaringan irigasi dan rehabilitasi 197.430 hektare jaringan irigasi. Selain itu, penyediaan air baku 500 liter/detik juga masuk daftar prioritas.
Sektor transportasi mendapat perhatian besar, dengan rencana pembangunan 191 km jalan baru dan 28,19 km jalan tol. Selain itu, preservasi rutin mencakup 46.451 km jalan dan 531.969 meter jembatan, termasuk peningkatan jalan daerah sepanjang 36,65 km.
Di sektor air dan sanitasi, program mencakup pembangunan SPAM 918 liter/detik, pengelolaan air limbah untuk 115.750 KK, dan pengembangan kawasan strategis seluas 150 hektare.
Program pendidikan juga disorot, dengan pembangunan 1.000 Madrasah PHTC dan 200 unit Sekolah Rakyat. Semua kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah.
Komitmen DPR dalam Pengawasan Anggaran
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa setelah ditetapkannya anggaran TA 2026, Kementerian PU dan seluruh mitra Komisi V wajib menyerahkan bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan.
Bahan tertulis harus diserahkan paling lambat 30 hari setelah undang-undang APBN 2026 disahkan di paripurna DPR RI. Langkah ini memastikan setiap rupiah anggaran dipakai sesuai peruntukan dan mendukung program prioritas pemerintah.
Kementerian PU bersama DPR berkomitmen memperkuat tata kelola proyek, memastikan pembangunan tepat sasaran, dan menghadirkan dampak langsung pada masyarakat.
Dampak Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
Peningkatan anggaran 2026 diprediksi mendorong multiplier effect ekonomi. Proyek infrastruktur membuka lapangan kerja, meningkatkan permintaan material lokal, dan memperkuat sektor jasa terkait pembangunan.
Selain itu, infrastruktur yang lebih baik akan mempercepat distribusi pangan, mempermudah mobilitas masyarakat, dan mendukung kegiatan pendidikan melalui pembangunan sekolah dan fasilitas pendukung.
Dengan fokus pada kualitas dan keberlanjutan, proyek-proyek Kementerian PU 2026 diharapkan memberikan manfaat jangka panjang. Tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas hidup dan daya saing nasional.
