Jakarta - Dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024 yang digelar di Jakarta, Rabu, 19 Februari 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti kondisi kesejahteraan para hakim di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengungkapkan keprihatinannya setelah menerima laporan bahwa banyak hakim di Indonesia yang masih tinggal di kos dan belum memiliki rumah dinas yang layak, Jumat, 21 Februari 2025.

Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menyediakan fasilitas dan kualitas hidup yang lebih baik bagi para hakim untuk menunjang kinerja mereka yang sangat krusial dalam menegakkan hukum. "Kualitas hidup hakim-hakim kita harus yang terbaik. Saya juga dapat laporan banyak hakim kita tidak punya rumah dinas, banyak hakim kita masih kos," ujar Prabowo dengan penuh empati dan kekhawatiran terhadap kondisi ini.

Pernyataan Prabowo ini menjadi sorotan utama mengingat hakim merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum di Indonesia. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal yang layak sangat diperlukan agar para hakim dapat melaksanakan tugas mereka dengan lebih maksimal dan tanpa beban.

Dalam acara tersebut, Prabowo juga mengarahkan pandangannya ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang turut hadir, untuk membicarakan solusi atas permasalahan ini. "Saya berharap kita bisa menemukan jalan keluar bersama untuk meningkatkan kesejahteraan para hakim kita," ujar Prabowo, berharap ada alokasi anggaran yang lebih memadai untuk kesejahteraan hakim.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam komentarnya, menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendukung perbaikan kinerja lembaga yudikatif dengan memastikan alokasi anggaran yang tepat guna. "Kami dari Kementerian Keuangan selalu siap untuk berdiskusi mengenai bagaimana kita dapat mendukung kesejahteraan para hakim, tentunya dengan memperhatikan keberlanjutan fiskal," kata Sri Mulyani.

Sidang Istimewa Laporan Tahunan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk menaruh perhatian lebih pada kondisi kesejahteraan aparatur negara yang berperan penting dalam penegakan hukum. Keseriusan presiden dalam menanggapi isu ini menunjukkan bahwa masalah ini mendapat perhatian serius di tingkat pemerintahan pusat.

Keberadaan rumah dinas untuk hakim sebenarnya telah diatur dalam undang-undang. Namun, hingga saat ini, implementasinya masih belum optimal, dan banyak hakim yang terpaksa harus menyewa tempat tinggal atau kos. Kondisi ini tentu berdampak pada efektivitas kerja dan kesejahteraan jangka panjang para hakim.

Beberapa pakar hukum dan pengamat menilai langkah pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan hakim adalah sinyal positif. Dengan peningkatan fasilitas dan kesejahteraan, diharapkan akan terjadi perbaikan signifikan pada kinerja dan daya tahan mental para hakim dalam melaksanakan tugasnya yang berat.

"Diperlukan komitmen nyata dari pemerintah untuk segera merealisasikan penyediaan rumah dinas bagi para hakim. Ini bukan hanya soal memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga soal menjaga integritas dan kehormatan lembaga peradilan kita," ungkap seorang pakar hukum yang enggan disebutkan namanya.

Pada akhirnya, perbaikan fasilitas dan penjaminan kesejahteraan hakim menjadi hal yang sangat mendesak, mengingat perannya yang strategis dalam menjaga keadilan dan ketertiban hukum di tanah air. Pemerintah melalui presiden dan kementerian terkait diharapkan dapat segera merumuskan kebijakan yang efektif untuk merealisasikan hal ini.

Dengan sorotan dan komitmen yang diberikan oleh Presiden Prabowo dan figur kebijakan seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, diharapkan akan ada perubahan positif dalam waktu dekat. Ini merupakan langkah penting menuju reformasi lembaga peradilan yang lebih baik dan berintegritas di Indonesia.

Pemerintah dinilai perlu mengambil langkah cepat dan tepat dalam mengatasi masalah ini, agar proses penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan efisien, dengan dukungan penuh dari aparatur peradilannya.