FOKUSMEDIA.CO.ID — Amerika Serikat menolak permohonan visa bagi pejabat Otoritas Palestina, termasuk Presiden Mahmoud Abbas, yang hendak menghadiri Sidang Majelis Umum PBB di New York pekan depan. Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam keputusan itu sebagai langkah yang tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan upaya membangun kembali kepercayaan kedua pihak.
Seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut mengonfirmasi kepada AFP bahwa Presiden Abbas termasuk dalam cakupan kebijakan visa itu. Washington beralasan menolak karena PLO dan PA dinilai gagal memenuhi komitmen reformasi kepada Amerika Serikat.
Alasan Washington Menolak Visa
Dalam pernyataannya, Departemen Luar Negeri AS menyebut PLO dan PA "sekali lagi gagal memenuhi komitmen mereka." Washington menuding kedua organisasi itu mendukung tindakan di organisasi internasional yang bertentangan dengan komitmen sebelumnya.
AS juga menuduh PLO dan PA menginternasionalkan konflik Israel-Palestina melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan Mahkamah Internasional (ICJ). Washington menilai langkah itu memintas negosiasi dengan mencari pengakuan sepihak.
Pemerintah AS menyoroti praktik lama Otoritas Palestina yang memberikan pembayaran kepada keluarga warga Palestina yang dipenjara atau tewas, termasuk pelaku serangan terhadap warga Israel. Otoritas Palestina disebut baru-baru ini mereformasi sistem tersebut dengan mengalokasikan pembayaran berdasarkan kebutuhan, bukan afiliasi politik atau status tahanan.
Respons Kementerian Luar Negeri Palestina
Kementerian Luar Negeri Palestina menyatakan keheranannya atas sikap AS yang mengabaikan reformasi substantif yang telah dilaksanakan. Reformasi itu mencakup sistem kesejahteraan sosial serta perubahan di bidang keuangan, administrasi, pendidikan, dan hukum.
Kementerian menyebut reformasi tersebut dijalankan berdasarkan mekanisme yang jelas, transparan, dan dapat diverifikasi. Pernyataan itu tidak menyebut nama Presiden Abbas secara eksplisit.
Palestina menilai keputusan visa AS bertentangan dengan upaya menciptakan iklim politik yang diperlukan untuk menerapkan solusi dua negara. Kementerian menegaskan langkah itu merusak upaya mencapai perdamaian dan stabilitas.
Pola Serupa pada Tahun Sebelumnya
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump sebelumnya juga mengambil langkah serupa terhadap pejabat Palestina. Kebijakan itu memaksa pemimpin Palestina menyampaikan pidato di Sidang Majelis Umum PBB melalui video, bukan hadir langsung.
Langkah terbaru ini membuat Amerika Serikat berbeda sikap dengan banyak negara. Prancis mengakui negara Palestina di PBB, diikuti 142 negara anggota yang memberikan dukungan serupa.
Dukungan itu muncul menyusul konferensi mengenai solusi dua negara yang dipimpin bersama Prancis dan Arab Saudi. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari otoritas Palestina soal langkah lanjutan menyikapi penolakan visa tersebut.
