FOKUSMEDIA.CO.ID — Penyusutan lahan yang terbilang drastis mendorong Pemerintah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, menjalin kerja sama dengan kalangan akademisi. Targetnya sederhana: kebijakan pertanian yang tidak lagi sekadar seremonial, melainkan lahir dari analisis ilmiah kondisi lapangan.
Bupati Donggala Vera Elena Laruni menyebut dukungan para pakar menjadi kunci dalam merumuskan strategi yang solutif. "Dukungan dari para pakar pertanian sangat membantu pemerintah daerah merumuskan kebijakan yang tepat sasaran," ujarnya di Banawa, Rabu.
Kajian Akademisi Mencakup Lahan hingga Rantai Pasok
Keterlibatan akademisi bukan wacana dangkal. Para pakar memberikan analisis yang menyentuh sisi fundamental, mulai dari pengelolaan lahan, produktivitas komoditas, hingga rantai pasok hasil panen.
Rekomendasi teknologi pertanian modern juga masuk dalam daftar masukan yang bisa langsung diterapkan petani.
Bagi Vera, langkah ini adalah momentum penting. Ia menekankan bahwa kolaborasi tersebut menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen rencana aksi daerah.
Penyusutan Lahan Jadi Ancaman Nyata Swasembada
Data Survei Ekonomi Pertanian 2024 menjadi pengingat bahwa situasi ini genting. Alih fungsi lahan dan penyusutan luas areal sawah dikhawatirkan menggerus kemampuan produksi lokal.
Dengan luas lahan yang kini tinggal 9.045,14 hektare, pertanyaan besarnya bukan sekadar berhenti menyusut, melainkan bagaimana meningkatkan produktivitas di sisa lahan yang ada.
Dari Rencana Aksi Menuju Kemandirian Pangan
Seluruh masukan akademisi itu akan diserap menjadi dokumen perencanaan daerah.
Pemerintah kabupaten menargetkan pendampingan berkelanjutan. Dari sana, harapan untuk mencapai swasembada pangan dan memperkuat ketahanan pangan lokal secara mandiri bukan lagi angan-angan.
Kerja sama ini sekaligus menjadi sinyal bahwa sektor pertanian tetap menjadi prioritas pembangunan meskipun tengah ditekan konversi lahan. Langkah lanjutan yang perlu diawasi publik adalah konsistensi pemda dalam menjalankan rekomendasi teknis yang sudah disusun para akademisi.
Tanpa tindak lanjut konkret, dokumen rencana aksi hanya akan menjadi tumpukan kertas tanpa dampak terhadap harga gabah di tingkat petani maupun luas tanam pada musim berikutnya.
